Islamabad: Pemerintah Pakistan berupaya melarang partai mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjarakan. Langkah ini kemungkinan akan semakin memperdalam krisis politik yang sedang berlangsung di negara Asia Selatan tersebut.
Berbicara pada konferensi pers di ibu kota Islamabad, Menteri Penerangan Attaullah Tarar mengatakan, pemerintah akan menghubungi Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Kabinet, yang merupakan persyaratan hukum untuk melarang sebuah partai politik.
“Pakistan dan PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) tidak bisa maju bersama-sama. Dan serangkaian…
Berbicara pada konferensi pers di ibu kota Islamabad, Menteri Penerangan Attaullah Tarar mengatakan, pemerintah akan menghubungi Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan dari Kabinet, yang merupakan persyaratan hukum untuk melarang sebuah partai politik.
“Pakistan dan PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf) tidak bisa maju bersama-sama. Dan serangkaian…
